LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2019


IKHTISAR EKSEKUTIF
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.
LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2018.
Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/ melebih target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi berdasarkan capaian pada tahun 2016 dan capaian berdasarkan target akhir Renstra tahun 2021 sebagai berikut:
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2018 khususnya pada perubahan ditetapkan 3 sasaran dengan 6 indikator sasaran dan mengacu pada misi ke- 5 (Lima) yang ingin diwujudkan dalam tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
Misi Ke – 5 terdiri dari 3 sasaran dan 7 indikator sasaran


Download disini

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH MELALUI KEMITRAAN SELURUH STAKEHOLDER DI KABUPATEN BANDUNG

I.               Latar Belakang Kabupaten Bandung salah satu wilayah otonomi dengan berbagai dinamika sosial dan pembangunan yang cukup dinamis. Hal tersebut berangkat dari fakta lapangan dimana Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah 176.238,67 Ha , yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa dan 10 Kelurahan. Luas wilayah kabupaten Bandung terbagi ke dalam kawasan lindung 93.975,47 Ha (53,32%) dan kawasan budidaya (pertanian dan non pertanian) seluas 82.263,2 Ha (46,68 % ). Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2018 adalah   3.717.291 jiwa yang terdiri dari 50,68 % laki-laki dan 49,32 % perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2017 sebesar 2.075 Jiwa/Km2 dan Tahun 2018 sebesar   2.019 Jiwa/Km2 yang mengalami penurunan tahun 2018 sebesar   56 Jiwa/Km2. selain memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang kaya, juga memiliki potensi perkembangan industri yang pesat. Sehingga tak ayal, posisi strategis tersebut mendorong migrasi baik penduduk desa darii wilayah terl
Baca selengkapnya

Analisis swot terhadap peran serta mahasiswa dalam menanggulangi ancaman human trafficking

Dasar pemikiran Dalam rangka menghadapi era-globalisasi serta perdagangan bebas, sangat banyak sekali permasalahan yang terjadi saat ini hal yang paling mengejutkan adalah dengan semakin meningkatnya angka penjualan manusia yang ternyata angka tertinggi saat ini Jabar menduduki provinsi tertinggi yang terdapat korban trafficking. Sedikitnya ada 746 korban trafficking dari Jabar yang berhasil diidentifikasi sejak tahun 2008. Diharapkan pemerintah lebih proaktif dalam menangani korban - korban trafficking tersebut. Dalam menangani kasus trafficking tidak hanya mengandalkan dari upaya-upaya hukum saja akan tetapi harus dibarengi dengan pemberian pemahaman kepada masyrakat langsung melalui penyuluhan yang dilakukan dengan harapan supaya masyarakat bisa mengetahui modus operandi dari pada kejahatan trafficking yang tentunya dengan memberikan arahan-arahan diberbagai pihak baik pemerintah dan stakeholder yang ada, oleh karena itu laboratorium social dan pengembangan masyarakat mempunyai
Baca selengkapnya

Asas Hukum Agraria

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AGRARIA DI INDONESIA Hukum agraria ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, bahkan dalam batas-batas yang ditentukan juga ruang angkasa. Pada tanggal 24 september 1960 telah disahkan Undang- Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (L.N. Tahun 1960 No. 104), yang dikenal sebagai Undang-Undang pokok Agraria (UUPA). Dengan UUPA telah dihapuskan dasar-dasar dan peraturan-peraturan hukum agraria kolonial, dan berakhirnya dualisme dalam hukum agraria dan terselenggaranya unifikasi hukum. Hukum Agraria Indonesia Tahun 1960 ini didasarkan atas satu sistem hukum, yaitu hukum adat sebagai hukum asli Indonesia. Hukum Agrara yang berlaku sebelum tanggal 24 september 1960 kaidah- kaidah ada yang bersumber pada: Hukum Adat (Hukukm Agraria Adat) yang menimbulkan hak-hak adat yang tund
Baca selengkapnya