perencanaan pemerintahan yang aspiratif dan partisifatif

Perencanaan adalah langkah penting yang harus dilaksanakan dalam suatu proses pembangunan. Secara sederhana, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai target-target kuantitatif yang mencakup semua aspek utama pembangunan yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Fungsi penting dalam perencanaan pembangunan adalah untuk memengaruhi, memberikan arah dan dalam beberapa hal diharapkan mampu mengendalikan perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pada kurun waktu tertentu.
Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah dan semangat reformasi, perencanaan pembangunan yang baik seyogianya beranjak dari realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta harus aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kaitan ini, suatu proses perencanaan pembangunan hendaknya disusun dengan melibatkan masyarakat yang terkait (stakeholders). Hal ini sangat penting dilakukan agar segenap program yang berhasil dirancang merupakan buah pemikiran dari para stakeholders yang pada gilirannya akan menambah semangat kebersamaan dalam kerangka upaya pengejewantahannya.
Perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan pendekatan di atas memerlukan suatu wadah atau media yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan yang bersifat aspiratif dan bottom up planning. Para perencana di mana pun tentunya tidak asing lagi dengan istilah bottom up planning (perencanaan dari bawah). Ini merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang disusun dan digali secara partisipatif dari bawah (grass root). Sebagai sebuah pendekatan perencanaan, tentunya sangat memerlukan suatu metode pelaksanaan yang dapat dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut.
MISI
1.Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Aspiratif Dan Partisipatif.
2.Mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Antar SKPD, Pemerintah Daerah, dan Stake Holder.
3.Mewujudkan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Yang Akurat.
4.Mewujudkan Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas.

Untuk mempersamakan persepsi dan interpeksi dan pemahaman terhadap misi maka dibuat pengertian operasional sebagai berikut :

1.MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG ASPIRATIF DAN PARTISIPATIF.

artinya perencanaan pembangunan yang dapat mengakomodir inisiasi lokal (aspirasi masyarakat) yang dipadukan dengan aspirasi SKPD dan berbagai konsepsi perencanaan pembangunan dari tingkat yang lebih tinggi.
2.MEWUJUDKAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTAR SKPD, PEMERINTAH DAERAH, DAN STAKE HOLDER

artinya menyamakan persepsi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar SKPD Pemerintah Daerah lainnya, dan masyarakat dalam menetapkan kebijakan pembangunan untuk dijadikan acuan dalam pembangunan.
3.MEWUJUDKAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN YANG AKURAT

artinya menyediakan data / informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan perencanaan selanjutnya.
4.MEWUJUDKAN LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS,

artinya perencanaan pembangunan yang aspiratif yang didukung oleh SDM yang profesional serta sarana dan prasarana yang memadai.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis swot terhadap peran serta mahasiswa dalam menanggulangi ancaman human trafficking

Dasar pemikiran Dalam rangka menghadapi era-globalisasi serta perdagangan bebas, sangat banyak sekali permasalahan yang terjadi saat ini hal yang paling mengejutkan adalah dengan semakin meningkatnya angka penjualan manusia yang ternyata angka tertinggi saat ini Jabar menduduki provinsi tertinggi yang terdapat korban trafficking. Sedikitnya ada 746 korban trafficking dari Jabar yang berhasil diidentifikasi sejak tahun 2008. Diharapkan pemerintah lebih proaktif dalam menangani korban - korban trafficking tersebut. Dalam menangani kasus trafficking tidak hanya mengandalkan dari upaya-upaya hukum saja akan tetapi harus dibarengi dengan pemberian pemahaman kepada masyrakat langsung melalui penyuluhan yang dilakukan dengan harapan supaya masyarakat bisa mengetahui modus operandi dari pada kejahatan trafficking yang tentunya dengan memberikan arahan-arahan diberbagai pihak baik pemerintah dan stakeholder yang ada, oleh karena itu laboratorium social dan pengembangan masyarakat mempunyai
Baca selengkapnya

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH MELALUI KEMITRAAN SELURUH STAKEHOLDER DI KABUPATEN BANDUNG

I.               Latar Belakang Kabupaten Bandung salah satu wilayah otonomi dengan berbagai dinamika sosial dan pembangunan yang cukup dinamis. Hal tersebut berangkat dari fakta lapangan dimana Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah 176.238,67 Ha , yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa dan 10 Kelurahan. Luas wilayah kabupaten Bandung terbagi ke dalam kawasan lindung 93.975,47 Ha (53,32%) dan kawasan budidaya (pertanian dan non pertanian) seluas 82.263,2 Ha (46,68 % ). Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2018 adalah   3.717.291 jiwa yang terdiri dari 50,68 % laki-laki dan 49,32 % perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2017 sebesar 2.075 Jiwa/Km2 dan Tahun 2018 sebesar   2.019 Jiwa/Km2 yang mengalami penurunan tahun 2018 sebesar   56 Jiwa/Km2. selain memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang kaya, juga memiliki potensi perkembangan industri yang pesat. Sehingga tak ayal, posisi strategis tersebut mendorong migrasi baik penduduk desa darii wilayah terl
Baca selengkapnya

Asas Hukum Agraria

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AGRARIA DI INDONESIA Hukum agraria ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, bahkan dalam batas-batas yang ditentukan juga ruang angkasa. Pada tanggal 24 september 1960 telah disahkan Undang- Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (L.N. Tahun 1960 No. 104), yang dikenal sebagai Undang-Undang pokok Agraria (UUPA). Dengan UUPA telah dihapuskan dasar-dasar dan peraturan-peraturan hukum agraria kolonial, dan berakhirnya dualisme dalam hukum agraria dan terselenggaranya unifikasi hukum. Hukum Agraria Indonesia Tahun 1960 ini didasarkan atas satu sistem hukum, yaitu hukum adat sebagai hukum asli Indonesia. Hukum Agrara yang berlaku sebelum tanggal 24 september 1960 kaidah- kaidah ada yang bersumber pada: Hukum Adat (Hukukm Agraria Adat) yang menimbulkan hak-hak adat yang tund
Baca selengkapnya