aksi keprihatinan ARMI untuk SBY

Kondisi perekonomian nasional belum cukup kuat untuk menopang gaji pejabat yang naik. akibat kenaikan gaji itu, rezim pemerintahan SBY lebih buruk daripada rezim pemerintahan sebelumnya. “Kalau indeks pembangunan manusia kita masih rendah ya pembangunannya gagal, ada kesalahan orientasi SBY. Dia tak bersungguh-sungguh membangun pertumbuhan lewat pemerataan, SBY mestinya minta kepada para pejabat BUMN dan Bank Indonesia untuk menurunkan gaji mereka. Pasalnya, selain kondisinya tidak memungkinkan, para pejabat itu tidak memiliki kinerja dan prestasi yang membanggakan rakyat. dan yang sangat memprihatinkan sekali dari keinginan tersebut pemerintah seperti menutup mata dan telinga mereka terhadap penderitaan sebagian masyarakat kita yang tingkat kehidupannya masih mengkhawatirkan atau masih dalam garis kemiskinan apalagi saat ini masih banyak korban-korban bencana alam yang hidupnya belum jelas dan seperti di abaikan. dan harusnya pemerintah SBY saat ini bisa berkaca dari kejadian serta permasalahan-permasalahan yang ada bukan dengan gamblang bercerita tentang nasib dirinya sendiri dan statement itu membuat sakit perasaan masyarakat kecil.
maka wajar jika banyak sekali aksi-aksi baik dari kalangan akademisi atau masyarakat yang mengadakan aksi pengumpulan koin, itu adalah bentuk keprihatinan kepada nasib bangsa dan secara tidak langsung sebagai aksi sindiran kepada pejabat negara.
Bahkan, juga menilai aneh jika pemerintah menganggap Kementerian Keuangan sebagai instansi yang berhasil dan berprestasi sehingga mereka diberikan renumerasi dengan gaji tinggi dan berbagai fasilitas.
oleh karena itu mari kita bersatu untuk menolak remunerasi gaji pejabat negara dan presiden selama kinerja mereka masih belum maksimal

Komentar

  1. Ricky Fadillah ( Abbach )1 Februari 2011 pukul 10.37

    sepakat sebelum pemerintah bisa memperbaiki kinerjanya untuk apa ada remunerasi bagi mereka karena tidak menjamin remunerasi bisa memperbaiki kinerja dan mengurangi angka korupsi di negeri ini, karena korupsi sudah menjadi kebiasaan kaum pemangku kepentingan

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis swot terhadap peran serta mahasiswa dalam menanggulangi ancaman human trafficking

Dasar pemikiran Dalam rangka menghadapi era-globalisasi serta perdagangan bebas, sangat banyak sekali permasalahan yang terjadi saat ini hal yang paling mengejutkan adalah dengan semakin meningkatnya angka penjualan manusia yang ternyata angka tertinggi saat ini Jabar menduduki provinsi tertinggi yang terdapat korban trafficking. Sedikitnya ada 746 korban trafficking dari Jabar yang berhasil diidentifikasi sejak tahun 2008. Diharapkan pemerintah lebih proaktif dalam menangani korban - korban trafficking tersebut. Dalam menangani kasus trafficking tidak hanya mengandalkan dari upaya-upaya hukum saja akan tetapi harus dibarengi dengan pemberian pemahaman kepada masyrakat langsung melalui penyuluhan yang dilakukan dengan harapan supaya masyarakat bisa mengetahui modus operandi dari pada kejahatan trafficking yang tentunya dengan memberikan arahan-arahan diberbagai pihak baik pemerintah dan stakeholder yang ada, oleh karena itu laboratorium social dan pengembangan masyarakat mempunyai
Baca selengkapnya

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH MELALUI KEMITRAAN SELURUH STAKEHOLDER DI KABUPATEN BANDUNG

I.               Latar Belakang Kabupaten Bandung salah satu wilayah otonomi dengan berbagai dinamika sosial dan pembangunan yang cukup dinamis. Hal tersebut berangkat dari fakta lapangan dimana Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah 176.238,67 Ha , yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa dan 10 Kelurahan. Luas wilayah kabupaten Bandung terbagi ke dalam kawasan lindung 93.975,47 Ha (53,32%) dan kawasan budidaya (pertanian dan non pertanian) seluas 82.263,2 Ha (46,68 % ). Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2018 adalah   3.717.291 jiwa yang terdiri dari 50,68 % laki-laki dan 49,32 % perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2017 sebesar 2.075 Jiwa/Km2 dan Tahun 2018 sebesar   2.019 Jiwa/Km2 yang mengalami penurunan tahun 2018 sebesar   56 Jiwa/Km2. selain memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang kaya, juga memiliki potensi perkembangan industri yang pesat. Sehingga tak ayal, posisi strategis tersebut mendorong migrasi baik penduduk desa darii wilayah terl
Baca selengkapnya

Asas Hukum Agraria

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AGRARIA DI INDONESIA Hukum agraria ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, bahkan dalam batas-batas yang ditentukan juga ruang angkasa. Pada tanggal 24 september 1960 telah disahkan Undang- Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (L.N. Tahun 1960 No. 104), yang dikenal sebagai Undang-Undang pokok Agraria (UUPA). Dengan UUPA telah dihapuskan dasar-dasar dan peraturan-peraturan hukum agraria kolonial, dan berakhirnya dualisme dalam hukum agraria dan terselenggaranya unifikasi hukum. Hukum Agraria Indonesia Tahun 1960 ini didasarkan atas satu sistem hukum, yaitu hukum adat sebagai hukum asli Indonesia. Hukum Agrara yang berlaku sebelum tanggal 24 september 1960 kaidah- kaidah ada yang bersumber pada: Hukum Adat (Hukukm Agraria Adat) yang menimbulkan hak-hak adat yang tund
Baca selengkapnya